HOME || Halaman Utama

BERITA PA MUARA ENIM

PENGAWASAN TIM HATIBINWASDA PTA PALEMBANG DI PA MUARA ENIM

MONEV PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS JANUARI

DISKUSI HUKUM DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

SILATURAHIM KE KECAMATAN TALANG UBI TERKAIT PELAKSANAAN SIDANG DILUAR GEDUNG

PERKENALAN DAN PENGARAHAN PEGAWAI OUTSOURCHING PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

PENGUMUMAN

Display #

Title	Hits
MA Keluarkan SEMA Larang Adanya Biaya Pengambilan Sumpah Advokat	987
Usung Tema “Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan”, Mahkamah Agung RI Sampaikan Laporan Tahunan Tahun 2020	919
Penghubung KY Sulut Ajak Jangan Rendahkan Keluhuran dan Martabah Hakim	534
Tak Hanya Awasi Hakim, KY Juga Jaga Keluhuran Martabat Hakim	1597
KY Ingatkan Hakim Pegang Teguh KEPPH	1069
MKH Putuskan Hakim HM Diberhentikan dengan Hormat	1137
KY Ajak Masyarakat Batu Jaga Marwah Hakim	921
Komisi Yudisial Ajak APH Perbaiki Sistem Peradilan	935
KY Gelar Diskusi Publik Sinergitas KY, Hakim, dan APH	715
Hakim Kunci Terwujudnya Peradilan Bersih	741
KY Gelar Wawancara Calon Hakim Agung	774
KY Paparkan Program Pencegahan Pelanggaran KEPPH di Hadapan Ratusan Guru PPKn	712
KY Usulkan Empat Calon Hakim Agung ke DPR	753
CHA Cholidul Azhar: Fatwa MUI Mengikat Ketika Ada di Peraturan Perundang-undangan	713
Peradilan Bersih Melalui Pemilu Bermartabat	757
Fokus Reformasi Peradilan untuk Kembalikan Kepercayaan Publik	690
Jaja Ahmad Jayus dan Maradaman Harahap Jadi Pimpinan Baru KY	1171
KY Usulkan Dua CHA Periode II Tahun 2017-2018 ke DPR	864
Objek Pengawasan KY adalah Perilaku Murni Hakim	1103
KY Beri Pemahaman Hukum untuk Masyarakat Malang	855
KY Gelar Seleksi Kesehatan dan Kepribadian CHA Tahun 2018	849
KY, MA dan DPR Harus Bersinergi dalam Mencari Hakim Agung Ideal	910
DPR Setujui Dua Nama Hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA	959
CPNS Harus Siap Jadi ASN Bersih dan Melayani	923
Urgensi Etika dalam Advokasi	952
KY Gandeng Enam Perguruan Tinggi di Program Klinik Etik	948
KY Ajak Masyarakat Memahami Proses Hukum	834
Ketua KY: Hakim Bisa Belajar Etika dari Kearifan Lokal	873
Hasil Sidang Pleno 2017, KY Usulkan 58 Hakim Dijatuhi Sanksi	934
Penyandang Difabel Berkesempatan Bekerja di Pemprov DKI	1070
Seleksi Tahap III, KY Loloskan 14 Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA	810
KY Kembali Buka Seleksi Calon Hakim Agung	820
KY Harap Pemberitaan Media Massa Seimbang	1000
Kembalikan Kepercayaan Masyarakat, Pengadilan Harus Bersih dari KKN	1392
Seleksi Calon Hakim, Dahulu dan Sekarang	3554
RUU Jabatan Hakim Mendorong Akuntabilitas Peradilan	1172
Tidak Bijak di Medsos, Hakim Rentan Langgar Butir Tiga KEPPH	1147
KY Berbagi Tips Bermedia Sosial yang Bijak bagi Hakim	840
Ketua MA Tinjau Tes Seleksi Calon Hakim di BKN	770
MA Ungkap Polisi Paksa Yulius untuk Mengaku Jadi Pengedar Ganja	880
Yusril: MK dan MA Memang Bisa Diangket	717
Jamin Tak Intervensi, Jubir MA Bandingkan Peradilan Novanto dan Ahok	955
Seleksi Calon Hakim Agung, DPR Kembali Ungkit Kasus Nenek Minah	852
MK Tolak Keluarkan Putusan Sela, Pansus Angket KPK Tetap Lanjut	746
Jika Belum Ada Putusan MK, KPK Tak Akan Hadiri Undangan Pansus Angket	922
Wapres: Pemerintah Tetap Ingin Pertahankan KPK untuk Berantas Korupsi	772
25 Ribuan Calon Hakim Bakal Jalani Seleksi Kompetensi Dasar	1043
KY Harapkan Percepat Koordinasi dengan MA dan KPK	699
Bahas Kinerja, Pimpinan Komisi III DPR RI dan KY Gelar Rapat Konsultasi	835
KY dan MA Siap Bersinergi Tingkatkan Kapasitas dan Integritas Hakim	743
ICW Sebut KPK Boleh Pegang dan Lelang Barang Sitaan Sendiri	993
Hakim Terima PKPU Sementara Calon Jamaah First Travel	1129
KY Minta Masyarakat Hormati Hakim dan Pengadilan	695
Debat Konstitusi Mahasiswa se-Indonesia Tahap Nasional Resmi Dibuka	1066
Pandangan Mantan Ketua MA Bagir Manan tentang Konsep Shared Responsibility	1000
Waspada Terhadap Pihak yang Mengatasnamakan MA dan KY	621
Ketua MA Lantik Ketua Muda Pengawasan dan Agama	668
KY Mediasi Kasus Merendahkan Martabat Hakim	637
Ketum IKAHI Suhadi dan Problematika Seputar Status Hakim	975

program prioritas

Program Prioritas Ditjen Badilag 2025 page 0001 1

PENGHARGAAN

Ucapan Duka Dan Cita

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Prosedur permohonan informasi Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari Prosedur Biasa; dan Prosedur Khusus.

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Banner Pengaduan baru