TATA CARA KEBERATAN

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

---

  

A	Syarat dan Prosedur Keberatan
	1	Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
		a	Adanya penolakan atas permohonan informasi.
		b	Tidak disediakannya informasi  yang wajib diumumkan  secara berkala.
		c	Tidak ditanggapinya permohonan informasi.
		d	Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
		e	Tidak dipenuhinya permohonan informasi.
		f	Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau.
		g	Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
	2	Pengajuan Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.
	3	Dalam hal keberatan diajukan oleh kuasa,pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-  undangan
	4	Pengajuan keberatan dilakukan dalam tenggang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya sebagaimana dimaksud pada angka 1.
	5	Pengajuan keberatan diajukan secara elektronik melalui e-LID atau secara nonelektronik
	6	Pemohon mengisi formulir keberatan yang disediakan Pengadilan dan Petugas Layanan Informasi memberikan salinannya kepada Pemohon, sebagaimana tercantum   dalam Lampiran VIII
	7	Keberatan secara nonelektronik dilakukan dengan cara:
		a	Pemohon datang langsung ke layanan Meja Informasi; atau
		b	Pemohon mengisi formulir keberatan dan mengirimkannya melalui surat tercatat kepada  Atasan PPID.
B	Registrasi
	1	Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika  diperlukan.
	2	Petugas  Informasi  langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
	3	Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.
C	Tanggapan Atas Keberatan
	1	Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang  disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam  waktu 20  (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
	2	Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
		a	Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan.
		b	Nomor surat tanggapan atas keberatan.
		c	Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
			-	Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas.
			-	Membatalkan  putusan PPID dan/atau  memerintahkan  PPID untuk memberikan sebagian  atau  seluruh   informasi   yang   diminta   kepada Pemohon dalam  jangka waktu  tertentu selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja.
			-	Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan   pelayanan  informasi   sesuai   dengan   Undang-undang   dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja.
			-	Menetapkan biaya yang wajar  yang dapat  dikenakan   kepada  pemohon informasi
			-	Petugas  Informasi menyampaikan atau mengirimkan  keputusan  Atasan   PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja  sejak menerima  tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
	3	Pemohon  yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

 

Dasar Hukum : Nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022