HUKUMONLINE.COM - “The administrative law approach in corruption policy was underestimated for a long time”. Kalimat ini adalah pandangan dua akademisi Belanda, G.H. Addink dan JBJM ten Berge, yang secara tepat dikutip oleh Enrico Simanjuntak ketika memulai tulisannya tentang RUU Administrasi Pemerintahan. Tiga tahun setelah artikel Enrico terbit, RUU itu disahkan menjadi UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Seperti semangat kalimat yang dikutip, UU ini antara lain menawarkan pendekatan administrasi dalam penyelesaian kasus korupsi. Pemerintah pun meyakini UU ini adalah perangkat penting untuk mencegah kriminalisasi pejabat publik.

Diskursus mengenai ius constituendum RUU Administrasi Pemerintahan itu merupakan salah satu dari 25 artikel Enrico Simanjuntak yang kemudian dijadikan buku. Ada 24 artikel lain berisi catatan-catatan kritis Enrico mengenai perkembangan hukum yang dirangkum dalam buku ‘Perdebatan Hukum Administrasi, Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi’. Penggunaan kata ‘Perdebatan’ dalam judul barangkali merepresentasikan catatan kritis si penulis. Hukum administrasi adalah frasa yang pas untuk menjalin keseluhan tema yang diangkat dalam buku ini.

Tulisan Enrico tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 sangat menarik, terutama bagi mereka yang ingin melihat korelasi antara penegakan hukum pidana dalam perkara korupsi dengan pendekatan hukum administrasi. Hukum pidana adalah ultimum remedium, sehingga pendekatan hukum administrasi harus didahulukan. Inilah salah satu bahan perdebatan dalam penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia hingga kini.