SUMSELNEWS.COM – Direktur Jendral (Dirjen) Badan Peradilan umum (Badilum) Mahkamah Agung, Herri Swantoro, menegaskan, pelayanan yang legal di lembaga peradilan berada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang saat ini telah diterapkan diseluruh pengadilan, baik negeri maupun tinggi di Indonesia.

“Pelayanan yang legal ada di dalam PTSP, diluar itu ilegal. Pimpinan pengadilan harus mengambil tindakan tegas menindak petugas yang memberikan pelayanan diluar ketentuan lembaga,” ujar dia saat memberikan kata sambutan dalam acara Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri se-Sumsel, di Halaman Pengadilan Negeri (PN) Sekayu, Selasa (22/5).

Dalam pemberian pelayanan, sambung Herri, pihaknya menyadari selama ini pelayanan di pengadilan mempubyai konotasi yang buruk dengan adanya penyimoangan, pungutan liar (Pungli), dan tempat pelayanan tidak semestinya, seperti dilorong-lorong.

Baca Juga : Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi DPO

Namun, dengan adanya penerapan PTSP, maka pelayanan kepada para pencari keadilan dapat diberikan dengan maksimal, aman, dan cepat. Dikarenakan masyarakat pencari keadilan menginginkan pelayanan yang tidak berbelit-belit. “PTSP ini merupakan tuntutan zaman, dimana pelayanan publik dari pengadilan merupakan hak bagi pencari keadilan. PTSP ini menjadikan proses pelayanan lebih pendek, mendapatkan kepastian dan perlindungan,” jelas dia.

Agar penerapan PTSP di seluruh pengadilan dapat berjalan maksimal sesuai peruntukkan, kata Herri, pihaknya memastikan evaluasi secara menyeluruh, khususnya tiap pelayanan akan dilakukan. “Penyelenggaraan pelayanan peradilan harus berkomitmen secara ikhlas memberikan pelayanan yang tinggi, dapat diakses dengan mudah, mengedapankan aplikasi yang baik. Jadikan pengadilan sebagai rumah pencari keadilan,” terang dia.

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Ohan Burhanuddin, mengatakan, dahulu para pencari keadilan saat hendak mengurus berkas harus bolak-balik. Namun sekarang, dengan adanya PTSP, pengurusan berkas di pengadilam dapat dilakukan dengan cepat.

“PTSP ini dapat menghilangkan KKN, interaksi antara petugas kita dan orang yang berperkara dapat berkurang drastis. Sistem yang menerima, pegawai tidak bisa terima uang,” tutur dia.

Sementara, Ketua PN Sekayu, Imam Santoso, menambahkan, penerapan PTSP di Pengadilan Negeri Sekayu sudah dimulai sejak September 2017 lalu. Dimana, PTSP memberikan pelayanan yang mudah dan akurat. “Pelayanan ini terus kita lakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal,” tandas dia.