BLDK.MAHKAMAHAGUNG.GO.ID - Akses dan layanan berperkara di Pengadilan selalu terkait dengan harapan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Di lingkungan Peradilan Agama, salah satu upaya mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara adalah dengan dibukanya peluang penyelesaian perkara melalui small claim court atau dikenal dengan gugatan sederhana. Mengacu pada ketentuan PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, perkara yang dapat diselesaikan melalui small claim court masih terbatas pada perkara ekonomi syariah yang mekanismenya merujuk kepada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Baca Juga : Pelatihan Percontohan Hakim Juru Bicara

Setelah lebih dari setahun diundangkan dan disosialisasikan, penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui small claim court yang telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Untuk memperoleh gambaran objektif implementasi mekanisme small claim court, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA telah membentuk tim peneliti yang terdiri dari Dr. H. Mul Irawan, S.Ag., M.Ag., (Koordinator Peneliti), Edi Hudiata, Lc., M.H. (Peneliti I) dan Sri Gilang Muhammad S.R.P., S.H. (Peneliti II). Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis implementasi prosedur dan tata cara small claim court, mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat, mengetahui dan menganalisis prospeknya dalam menghadapi pertumbuhan perkara ekonomi syariah, dan mengetahui efektivitasnya dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama. Selain itu juga untuk memotret ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pelaksana.

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh Tim Peneliti adalah melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan pejabat-pejabat pimpinan pengadilan Pengadilan Agama, Hakim, kepaniteraan, kesekretariatan, akademisi, praktisi dan pakar/ahli. Selain itu tim peneliti juga melakukan observasi ke Pengadilan Agama yang menjadi sampel penelitian guna memperkuat informasi dan akurasi data yang dibutuhkan.

Selama tiga pekan berturut-turut, penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (tanggal 2-6 April 2018), Makassar (tanggal 9-13 April 2018) dan Surabaya (tanggal 16-20 April 2018).